TANGERANG – Pemkab Tangerang menggelontorkan anggaran Rp29,9 miliar untuk membangun tanggul penahan tanah di sepanjang Sungai Cimanceuri, Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan. Proyek yang dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears) ini ditargetkan rampung pada 8 Desember 2027.

Pembangunan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah menangani longsoran tebing sungai yang terjadi sejak November 2024. Kondisi itu tidak hanya mengancam keselamatan warga di sekitar sempadan sungai, tetapi juga berdampak pada akses jalan yang biasa digunakan masyarakat menuju jalur utama Legok–Karawaci.

Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan, penanganan longsoran menjadi kebutuhan mendesak karena gerusan tanah telah menyebabkan kerusakan pada tebing sungai dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

Dia mengungkapkan, Pemkab Tangerang telah melakukan peninjauan lokasi sejak 2025 bersama jajaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA). Namun, pembangunan belum dapat langsung dilaksanakan karena lokasi tersebut berada dalam kewenangan pengelolaan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Pada saat itu saya masih pegawai, saya cek dan tahun 2025 saya dengan Pak Kadis Bina Marga datang ke sini untuk mengecek bahwa ini memang perlu ada penanganan secepatnya,” ujar Maesyal, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, longsoran tersebut sempat memutus akses jalan di sepanjang Sungai Cimanceuri. Akibatnya, warga terpaksa menggunakan jalan di kawasan Perumahan Vila Rizki Insani sebagai jalur alternatif.

“Karena ada longsor, ada gerusan tanah, yang mengakibatkan memengaruhi keselamatan warga, baik penghuni maupun pengguna jalan. Jalan ini merupakan akses masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya Desa Karang Tengah dan Kecamatan Pagedangan, termasuk masyarakat dari wilayah Bogor dan Parung Panjang,” jelasnya.

Maesyal berharap masyarakat sekitar dapat mendukung pelaksanaan pembangunan, terutama karena selama pengerjaan akan ada mobilisasi kendaraan berat dan material konstruksi yang berpotensi memengaruhi aktivitas warga.

“Ini untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan warga. Kami mohon semua pihak saling mendukung, membantu, dan memaklumi selama proses pembangunan berlangsung,” katanya.

Sementara itu, Kepala DBMSDA Kabupaten Tangerang Iwan Firmansah menjelaskan, pembangunan tanggul dilaksanakan melalui sejumlah metode konstruksi untuk memperkuat tebing sungai yang mengalami longsor.

Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan perkuatan lereng, tembok penahan tanah (TPT), serta konstruksi bore pile dan kantilever. Selain itu, proyek juga meliputi pembangunan bronjong, saluran U-ditch, box culvert, serta rehabilitasi jalan inspeksi yang sebelumnya terputus.

Secara teknis, penanganan dilakukan sepanjang 300 meter dengan konstruksi kantilever sepanjang 98 meter dan bronjong 168 meter. Pekerjaan juga mencakup saluran U-ditch sepanjang 904 meter, box culvert 10 meter, serta rehabilitasi jalan sepanjang 120 meter dengan lebar 6 meter.

“Ada jalan akses inspeksi di sampingnya, direhabilitasi kembali sepanjang 117 sampai 118 meter dengan railing pengaman kurang lebih 235 meter. Jadi, itu yang akan kita laksanakan dalam pembangunannya,” terang Iwan.

Iwan menambahkan, proyek senilai Rp29,9 miliar tersebut menggunakan skema kontrak tahun jamak yang telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Tangerang. Pekerjaan berlangsung selama dua tahun anggaran, yakni 2026 dan 2027, dengan target waktu pelaksanaan 390 hari kalender, terhitung sejak 13 November 2026 hingga 8 Desember 2027.

Iwan menjelaskan, proses pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah Pemkab Tangerang memperoleh izin dari pemerintah pusat. Hal itu karena Sungai Cimanceuri berada dalam wilayah pengelolaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane.

“Kita harus terlebih dahulu mengurus perizinan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat sebelum dapat melakukan pembangunan menggunakan anggaran daerah. Sehingga kita perlu kolaborasi kerja sama. Kalaupun mereka tidak ada anggarannya karena wilayah kerjanya terlalu luas, kita kolaborasi. Kita mendapatkan izin membangun,” ungkapnya.

Menurut Iwan, proses pengurusan izin tersebut membutuhkan waktu sekitar tujuh hingga delapan bulan, salah satunya karena adanya pergantian pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

“Bukan karena APBD Kabupaten yang diberesin, tapi sesuai ketentuan dan peraturan kita harus dapat izin,” pungkasnya.